WahanaNews-Pakpak Bharat | Bupati Pakpak Bharat, Sumatera Utara, Franc Bernhard Tumanggor menghadiri pertemuan dengan kepala negara bersama para menteri, kepala lembaga tinggi negara, kepala daerah, pimpinan BUMN, Pangdam, Kapolda dan Kajati se-Indonesia di Jakarta Cinvention Center, Jakarta, Kamis (29/9/2022).
Keterangan Diskominfo Pakpak Bharat, Presiden RI Joko Widodo sengaja mengundang seluruh pemangku kepentingan di tanah air, guna memberi pengarahan terkait sejumlah issu yang sedang berkembang saat ini baik issu ekonomi, sosial dan lainnya.
Baca Juga:
Rumah BUMN Pekanbaru Milik Pertamina Raih Penghargaan Internasional dari Global Business Magazine
Presiden dalam arahannya mengatakan bahwa permasalahan utama saat ini adalah masalah inflasi yang dipandang sebagai momok besar yang harus diwaspadai.
Upaya menekan laju inflasi harus menjadi upaya bersama mulai dari tingkat pusat sampai daerah. Karenanya sema pihak harus kompak, bersatu, seperti saat menangani Covid-19.
"Kalau COVID-19 kita bisa bersama-sama, urusan inflasi ini kita juga harus bersama-sama," kata Jokowi.
Baca Juga:
Viral Pejabat Kemenhub Rayu Youtuber Korea Mampir ke Hotel
Ditambahkan, selain permasalahan inflasi, Jokowi juga menyinggung tindak lanjut afirmasi "Bangga Buatan Indonesia" yang menurutnya masih rendah implementasi.
"Keseriusan kita untuk menggunakan produk-produk lokal perlu ditingkatkan terus. Ini juga menjadi bentuk upaya kita dalam percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim, memanfaatkan barang-barang lokal, memanfaatkan produk-produk UMKM di seluruh pemerintahan mulai dari pusat sampai ke daerah, semua kementerian, lembaga, untuk bersatu menangani permasalahan ini," kata Jokowi.
Adapun Bupati Pakpak Bharat Franc Benhard Tumanggor terpisah menjelaskan, terkait arahan presiden itu, telah dilaksanakan di daerah, dengan membuat kebijakan tentang pemanfaatan E-Katalog lokal bagi kegiatan pengadaan barang dan jasa instansi Pemkab Pakpak Bharat, guna mendukung produk-produk lokal di daerah itu.
Terhitung efektif sejak bulan Oktober 2022, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pakpak Bharat yang akan melakukan kegiatan pengadaan barang dan jasa, harus melalui sistem E-Purchasing dengan menggunakan katalog elektronik lokal dan toko daring.
"Ini harus. Tujuannya agar bisa menyelamatkan perekonomian masyarakat. Karena apabila tidak segera ditangani, pasti akan berdampak buruk pada berbagai aspek, seperti peningkatan kemiskinan, pengangguran, kriminalitas, dan lainnya," kata Franc. [gbe]