Pakpak.WahanaNews.co, Salak - Sejumlah jabatan setara Eselon II di Kabupaten Pakpak Bharat, Sumatera Utara, tidak diisi pejabat defenitif, hanya diisi Pelaksana Tugas (Plt).
Informasi dihimpun, beberapa dinas yang belum terisi pejabat defenitif itu diantaranya, Bapedalitbangda, Dinas Pariwisata, Dinas pertanian.
Baca Juga:
Keluarga Merga Bukit Meminta Keadilan,Tanpa Diketahui Tanah Warisan Orangtuanya Beralih Nama ke PT. Tamoratama Prakarsa
Kemudian, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas Komunikasi dan Informatika.
Kepala BKPSDM Pakpak Bharat Sartono Padang didampingi Sekretaris Diamin Evarauber Sinaga, dikonfirmasi wartawan di ruang kerjanya, Selasa (23/1/2024), mengakui kekosongan pejabat dimaksud.
Sartono menyebut, hal itu dikarenakan minimnya sumber daya Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pakpak Bharat.
Baca Juga:
Angin Kencang Rusak 11 Rumah di Blitar, Satu Fasilitas Pendidikan Terdampak
"Kekosongan itu bukan karena disengaja, melainkan karena masih minimnya sumber daya PNS kita. Untuk menjadi Kepala Dinas itu harus memenuhi berbagai kriteria yang sudah menjadi persyaratan mutlak ditentukan oleh pemerintah pusat," kata Sartono.
Ditambahkan, sekitar bulan Desember 2023, Pemkab telah melakukan seleksi JPT, namun masih minim peserta, hanya terisi oleh Dinas Pertanian dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
"Dalam waktu dekat ini juga akan kita lakukan lelang jabatan. Kita harapkan pada kali ini seluruh Kepala Dinas akan terpenuhi semua," imbuh Sartono.
Ditambahkan, pihaknya telah berupaya semaksimal mungkin menjalankan tugas dan fungsinya, namun hasil belum seperti yang diharapkan.
Ditanya jumlah PNS Pakpak Bharat per tahun 2024, Sartono menyebut sekitar 2.300 an orang. Ditanya, berapa yang pindah terhitung 2021-2024, Sartono mengatakan lupa.
"Kalau jumlah yang pindah saya lupa. Nanti silakan ditanya lagi. Mana ingat saya, karena sudah begitu lama. Jangankan mengingat itu, ingat mimpi saya tadi malam saja saya sudah lupa," kata Sartono.
Terpisah, pemerhati pembangunan Pakpak Bharat, Pildo Juniper Sinamo menanggapi kekosongan jabatan itu mengatakan, menyayangkan hal itu, karena dapat mengakibatkan kurang maksimalnya serapan anggaran daerah.
Menurut Pildo, hal itu merupakan salah satu kegagalan Bupati dan Wakil Bupati Pakpak Bharat.
"Jabatan sudah mau berakhir, mengisi pejabat saja pun tidak mampu. Ini sangat aneh. Semenjak kabupaten ini berdiri, sudah berapa bupati, baru pada era FBT-MO ini kejadian begini," kata Pildo.
[Redaktur: Robert Panggabean]
