Pakpak.WahanaNews.co, Salak - Wakil Bupati (Wabup) Pakpak Bharat, Sumatera Utara, Mutsyuhito Solin, menekankan, sebuah kajian data mengenai kebutuhan dan rekonstruksi pasca bencana mutlak diperlukan, menjadi sebuah referensi dalam tindak lanjut penanganan pasca terjadinya sebuah peristiwa kebencanaan.
Hal itu menurut Mutsyuhito, akan mempercepat peningkatan dan upaya daerah dalam menganalisa rekonstruksi pasca bencana dengan lebih baik, tepat sasaran dan berkelanjutan.
Baca Juga:
Mengungkap Rahasia Alam: Gempa Bumi Ternyata Kunci Pembentukan Bongkahan Emas
Penekanan itu disampaikan Wabup dalam kegiatan sosialisasi Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana Serta Penyusunan Kajian Kebutuhan Pasca Bencana (Jitipasna) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P), di gedung bale Sada Arih, komplek kantor Bupati Pakpak Bharat, Kamis (30/5/2024).
"Mudah-mudahan dengan sosialisasi ini, kita dapat mensinergikan berbagai informasi terkait perkembangan dan upaya yang dilakukan dalam kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana agar dapat dilaksanakan secara tepat sasaran dan tepat hasil," kata Mutsyuhito sebagaimana keterangan Diskominfo.
Sementara Kepala Pelaksana BPBD Pakpak Bharat Augusman Harapan Padang, menjelaskan pentingnya sosialisasi itu dilaksanakan, mengingat tingkat kerawanan bencana alam di Kabupaten Pakpak Bharat yang cukup tinggi.
Baca Juga:
Warga Sambut Hangat Blusukan Bapaslon Bupati dan Wabup Dairi Danjor-Azhar di Pusat Pasar Sidikalang
"Sangat penting menurut kami, mengingat tingkat kebencanaan di Kabupaten Pakpak Bharat yang cukup tinggi," ungkap Augusman.
Ia kemudian menguraikan data kebencanaan di wilayah Kabupaten Pakpak Bharat selama lima tahun terakhir, serta kajian resiko bencana tahun 2024-2028 yang tercatat di dalam data kebencanaan Badan Penaggulangan Bencana Daerah, diantaranya potensi bencana tanah longsor, angin puting beliung, kebakaran, dan banjir.
Pentingnya kegiatan itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pakpak Bharat mengundang banyak narasumber terbaik dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Utara.