Pakpak.WahanaNews.co, Salak - Belasan pengunjukrasa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Pembangunan Pakpak Bharat (AMP3B), demo di depan Mapolres Pakpak Bharat, Sumatera Utara, Kamis (24/8/2023).
Sebelum ke lokasi itu, AMP3B terlebih dahulu melakukan kunjungan ke tugu tokoh pemekaran Kabupaten Pakpak Bharat, mengheningkan cipta, mengenang para leluhur pejuang pemekaran.
Baca Juga:
Banjir Bandang di Cileungsi, Tanggul Jebol dan Sampah Menumpuk
Dalam orasi, massa mendesak aparat hukum untuk mengusut tuntas segala bentuk Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di wilayah hukum Polres Pakpak Bharat, secara terang benderang, agar Pakpak Bharat bersih dari Kolusi Korupsi dan Nepotisme (KKN).
Salman Berutu sebagai orator, mendesak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Kapolda Sumut Irjen Pol Agung Setya Imam Effendi serta Kapolres Pakpak Bharat AKBP Bambang Cristanto Utomo untuk mengusut tuntas segala bentuk laporan masyarakat menyangkut dugaan tipikor di Pakpak Bharat.
"Kami minta aparat hukum mengusut tuntas segala bentuk laporan masyarakat terkait dugaan tindak pidana korupsi di Pakpak Bharat," kata Salman.
Baca Juga:
Ahok Siap Diperiksa Kejagung, Kasus Korupsi BBM Pertamina Seret Banyak Nama
Dugaan dimaksud, di Dinas Pertanian, pengadaan alat pengering jagung TA 2021, program replanting sawit Kecamatan Pagindar TA 2021.
Penyalahgunaan wewenang dalam pengadaan barang/jasa "mentamengkan" sistim e-catalog lokal, ternyata dikerjakan di luar daerah Kabupaten Pakpak Bharat.
Kemudian, adanya rekomendsi DPRD mengusut dugaan pelanggaran hukum oleh perusahaan PT. Sumatera Energi Lestari (SEL), Ordi Hulu Lae Mbulan Kecamatan STTU Julu, yang beroperasi mulai tahun 2022.
Pada kesempatan itu, pengunjukrasa juga meminta badan legislasi supaya segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) kepada Pokja-UKPBJ, KPA serta PPK di masing-masing OPD terkait pengadaan barang/jasa sistem e-catalog nasional, e-catalog sektoral dan e-catalog lokal.
Sebagai perpanjangan suara masyarakat, para wakil rakyat itu diharapkan dapat benar-benar menjalankan tupoksi demi kepentingan orang banyak.
"Kami menilai, birokrasi pemerintahan Kabupaten Pakpak Bharat sekarang ini sedang tidak baik-baik saja dan kacau balau. Pasalnya banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum dan nuansa korupsi," kata orator.
[Redaktur: Robert Panggabean]
