Pakpak.WahanaNews.co, Salak - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pakpak Bharat, Sumatera Utara, melalui tim pengawasan dan monitoring ketersediaan bahan pokok, melakukan monitoring ketersediaan barang bersubsidi, Selasa (9/7/2024).
Kepala Bagian (Kabag) Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat, Setda Pakpak Bharat Maston Manik memimpin tim dimaksud, bersama pihak Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan UMKM, serta Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.
Baca Juga:
Skandal Tol MBZ: Jalan Layang Cacat Akibat Korupsi, Vonis Pelaku Dinilai Terlalu Ringan
Tim melihat ketersediaan stok pupuk bersubsidi dan gas LPG bersubsidi di beberapa kios pupuk dan pangkalan LPG di wilayah Kecamatan Salak dan Pergetteng-Getteng Sengkut (PGGS), sekaligus memantau jumlah serapan di tingkat masyarakat.
"Sampai saat ini kami lihat ketersediaan stok di kios dan pangkalan masih aman, tidak ada masalah, distribusi juga masih lancar," jelas Maston Manik.
Tim juga mengingatkan pemilik kios dan pangkalan LPG, agar dalam pendistribusian dan penjualan bahan pokok bersubsidi untuk selalu berpatokan pada daftar Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah.
Baca Juga:
Kaget Saat Diperiksa Kejagung, Ahok: Banyak Hal yang Baru Saya Ketahui
Pemilik kios dan pangkalan diminta untuk sesegera mungkin menditribusikan barang-barang kebutuhan pokok masyarakat guna menghindari penimbunan barang dimaksud.
"Segera distribusikan, jangan melakukan penimbunan, ini akan menyebabkan alur distribusi terganggu, serta akan berdampak pada kelangkaan bahan pokok di masyarakat," pesan Kepala Bidang Perdagangan Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, dan UMKM, Wasron Pandiangan.
Adapun pengawasan dan monitoring itu, dilaksanakan sebagai tindak lanjut kesepakatan Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi se-Indonesia pada 8 Juli 2024.
