PAKPAK.WAHANANEWS.CO, Jakarta - Pemecahan antara Kementerian Koperasi dan UMKM disorot oleh masyarakat. Presiden terpilih Prabowo Subianto diharapkan memilih orang yang tepat untuk memimpin di dua kementerian tersebut.
Keterangan pers diterima WahanaNews.co, Kamis (17/10/2024), Sekretaris Induk Koperasi Karyawan, Sarjono Amsan menilai selama ini keberhasilan koperasi hanya diukur dari pertumbuhan angka-angka statistik yang kuantitatif dengan mengabaikan variabel kesejahteraan yang kualitatif.
Baca Juga:
Wakil Bupati Karo Bersama Ratusan Pelaku UMKM Dari Berbagai Kabupaten Hadiri Workshop Naik Kelas.
Padahal, tegas Sarjono, koperasi merupakan pilar penting ekonomi konstitusi, tapi pada realitasnya kerap terpinggirkan keberadaannya.
“Kita memerlukan Menteri Koperasi yang memiliki rekam jejak di pergerakan koperasi agar bisa membuka diskursus tentang ekonomi konstitusi dan mengimplementasikannya,” kata Sarjono di Jakarta, Kamis (17/10/2024).
Sarjono menegaskan, dalam risalah Pasal 33 disebutkan bahwa koperasi adalah ideologi ekonomi negara.
Baca Juga:
PLN Electric Run 2025 Targetkan 7.500 Pelari, Kurangi Emisi Karbon Hingga 21 Ton CO₂
Mengenai keberadaan BUMN, termasuk usaha-usaha negara yang didalilkan menguasai hajat hidup orang banyak, menurut Sarjono, harus direspon dengan mengukur tingkat kesejahteraan rakyat dari kehadirannya.
“Apa pun kegiatan ekonomi harus disanding dengan proses keterlibatan rakyat di dalamnya, dalam hal ini adalah koperasi,” ujarnya.
Menurut Sarjono, hanya koperasi yang tegas mempertanyakan distribusi kepemilikan dengan variabel pertumbuhan dalam kegiatan ekonomi melekat pada operasional pelayanannya.
