PAKPAK.WAHANANEWS.CO, Salak - Bupati Pakpak Bharat, Sumatera Utara, Franc Bernhard Tumanggor menghadiri Kunjungan Kerja (Kunker) Komisi II DPR RI, di aula Raja Inal Siregar, kantor Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), Medan, Kamis (3/7/2025).
Keterangan Diskominfo Pakpak Bharat, Franc hadir bersama sejumlah kepala daerah lainnya, mengikuti diskusi bersama segenap Komisi II DPR RI, tentang keluhan-keluhan masyarakat, tentang laju pembangunan di Sumatera Utara.
Baca Juga:
Seribu Gempa dalam 7 Hari, Kepulauan Tokara di Jepang Berguncang Tanpa Henti
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution menyampaikan keluhan masyarakat, terkait permasalahan konflik agraria dan dampaknya di Kabupaten/Kota di Sumut, yang masih belum terselesaikan.
"Konflik ini berdampak serius terhadap sosial, ekonomi dan lingkungan masyarakat lokal," kata Bobby kepada Ketua dan Anggota Komisi II DPR RI yang hadir.
"Disini kami sampaikan keluhan masyarakat Sumut, terkait persoalan pertanahan. Konflik agraria di Sumut bukan persoalan setahun dan dua tahun. Bahkan bisa dikatakan dalam tahun-tahun politik persoalan agraria ini menjadi janji politik bagi siapa yang mau berkontestasi, dan ini terus bergulir tanpa bisa diatasi," tambahnya.
Baca Juga:
Tak Cuma Gertak, Ini Bukti Iran Punya Lebih dari 3.000 Rudal Balistik Siap Tempur
Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda mengatakan, apa yang disampaikan Pemprov Sumut dan masukan dari sejumlah Bupati/walikota yang hadir, akan diteruskan ke Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan, agar persoalan ini bisa mendapatkan solusi.
"Ini menjadi salah satu tugas Komisi II DPR RI, kami akan fasilitasi seluruh pemerintahan daerah di Sumut dengan Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan. Insya Allah, niat baik kita bersama terselesaiakan permasalahan di Sumut bosa terselesaikan," harapnya.
Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumut Muhammad Sri Pranoto menyampaikan, untuk menyelesaikan konflik agraria di Sumut diperlukan transparansi penuh dan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, baik Kabupaten/Kota.
