Disebut, problemnya adalah, SDM perlu dilatih untuk terampil. Pada saat berdiskusi dengan masyarakat, dengan DPRD, kata Naslindo, ditanyakan bagaimana cara agar APBD total Rp 633 milyar berputar di Pakpak Bharat.
"Salah satunya ya memang pelakunya harus orang Pakpak Bharat. Artinya para pelaku usaha itu, kontraktornya, para pekerjanya, semua harus dari Pakpak Bharat. Kalau misalnya dimungkinkan dari sisi aturan mengharuskan bahwa seluruh pekerjanya harus punya SKK, harus punya sertifikat keahlian, dan kita tidak siapkan, tentu kita tidak boleh salahkan kontraktornya kalau pekerjanya dibawa dari luar. Itulah menurut saya makanya Dinas PUTR dan Perhubungan menyelenggarakan kegiatan ini, supaya kita bisa mendorong anak-anak kita, para pekerja yang ada di Pakpak Bharat ini untuk bisa memiliki sertifikat ini," kata Naslindo.
Baca Juga:
Pemkab Dairi Siap Dukung Gugus Tugas Polri Sukseskan Ketahanan Pangan
"Dengan demikian saya berharap nantinya para pelaku usaha ini dominan dikerjakan oleh masyarakat kita yang ada di Pakpak Bharat ini, baik sebagai kontraktornya, maupun sebagai pekerjanya. Itulah gunanya bina konstruksi, yang saya sampaikan beberapa waktu yang lalu, untuk mempersiapkan mereka," lanjut Naslindo.
Naslindo berharap keterampilan konstruksi harus betul-betul ditingkatkan. Konstruksi berkembangnya luar biasa, tidak statis, teknologi juga berkembang sangat baik, juga alat-alat bangunan, material bangunan, jika diperhatikan, sangat berkembang dengan baik, teknik untuk mengerjakan juga berkembang sangat cepat. Jika tidak mengupgrade diri untuk perkembangan itu, mungkin akan tertinggal.
[Redaktur : Andri Festana]
