Lebih lanjut disebutkan Sirra, indikasi lainnya Jokowi akan menggunakan seluruh alat kekuasaan negara untuk pemenangan Pilpres 2024 juga terlihat dari beberapa rentetan sikap cawe-cawe para pejabat negara di kementrian dan lembaga, yang berperan secara aktif untuk pemenangan salah satu pasangan Capres dan Cawapres.
"Fakta lainnya sejumlah pejabat negara di Kementerian terlibat cawe-cawe secara langsung untuk Pilpres ini. Bagaimana peran Mensesneg yang aktif meminta parpol segera deklarasi. Kemudian bagaimana Kominfo digunakan sebagai instrumen untuk mengontrol alur komunikasi terhadap pihak-pihak yang dianggap berseberangan, dan sejumlah pejabat di kementrian lain ikut menggalang dan mengorganisir untuk pemenangan salah satu calon," papar Sirra.
Baca Juga:
Kenang Ryanto Ulil, Brigjen TNI Elphis Rudy: Saya yang Antar Dia Jadi Polisi, Kini Antar ke Peristirahatan Terakhir
Sebagai orang dekat dalam lingkaran Jokowi dengan menjadi tim pembela hukum pada Pilpres 2014 dan 2019, Sirra Prayuna mengaku kecewa dengan langkah politik Jokowi saat ini.
Disebut, sudah melenceng jauh dari semangat reformasi untuk membangun negara demokratis. Dengan memaksakan anaknya menjadi Cawapres lewat tangan Mahkamah Konstitusi (MK), Jokowi terbukti memiliki ambisi untuk membangun politik dinasti.
"Saya melihat dan merasakan Jokowi hari ini diujung kekuasaannya sudah sangat melenceng jauh dari semangat reformasi. Mulai dari dugaan permintaan tiga periode, perpanjangan masa jabatan, dan fakta hari ini memaksakan anaknya nyapres. Itu satu rangkaian dari pikiran Jokowi untuk terus berkuasa dengan membangun politik dinasti," jelas Sirra.
Baca Juga:
OTT di Bengkulu, KPK Amankan 8 Pejabat dan Sita Sejumlah Uang Tunai
Melihat besarnya potensi pengguna alat-alat kekuasaan negara yang sedang di pegang Jokowi untuk pemenangan salah satu pasangan Capres-cawapres, Sirra Prayuna lantas mendorong penguatan gerakan masyarakat sipil untuk melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap segala bentuk potensi pelanggaran sendi-sendi demokrasi oleh penguasa.
"Karena itu Civil Sociaty harus dikonsolidasikan untuk melakukan pengawasan. Memastikan Pilpres 2024 berjalan dengan demokratis, diaman prasyaratnya pemerintah harus netral. Penguatan peran Civil Sociaty disini sangat penting untuk mengawasi proses demokrasi Pilpres berjalan baik," tandas Sirra.
[Redaktur : Robert Panggabean]
