Pada kesempatan itu, pengunjukrasa juga meminta badan legislasi supaya segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) kepada Pokja-UKPBJ, KPA serta PPK di masing-masing OPD terkait pengadaan barang/jasa sistem e-catalog nasional, e-catalog sektoral dan e-catalog lokal.
Sebagai perpanjangan suara masyarakat, para wakil rakyat itu diharapkan dapat benar-benar menjalankan tupoksi demi kepentingan orang banyak.
Baca Juga:
Mahkamah Konstitusi Terima 206 Permohonan Sengketa Pilkada Kabupaten hingga Provinsi
"Kami menilai, birokrasi pemerintahan Kabupaten Pakpak Bharat sekarang ini sedang tidak baik-baik saja dan kacau balau. Pasalnya banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum dan nuansa korupsi," kata orator.
[Redaktur: Robert Panggabean]
