PAKPAK.WAHANANEWS.CO, Salak - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pakpak Bharat, Sumatera Utara, menggelar sidang paripurna dengan agenda penyampaian pidato Bupati Pakpak Bharat masa jabatan 2025-2030, di ruang paripurna DPRD Pakpak Bharat, Rabu (5/3/2025).
Ketua DPRD Pakpak Bharat, Elson Angkat saat membuka sidang menjelaskan, pelantikan dan sumpah janji Franc Bernhard Tumanggor dan Mutsyuhito Solin sebagai Bupati dan Wakil Bupati Pakpak Bharat Masa Jabatan 2025-2030 telah dilaksanakan pada 20 Pebruari 2025, di istana negara oleh Presiden RI, Prabowo Subianto.
Baca Juga:
Jangan Dijual Sebelum Baca Ini: Rahasia Agar Emasmu Laku Mahal
Sementara Franc Bernhard Tumanggor mengawali pidatonya dengan ucapan selamat menunaikan ibadah puasa bagi segenap umat muslimin di Kabupaten Pakpak Bharat.
Disamping itu dia juga tidak lupa menyampiakan terimakasih atas dukungan dan kepercayaan masyarakat Pakpak Bharat bagi mereka berdua untuk kembali memimpin Kabupaten Pakpak Bharat lima tahun kedepan.
"Amanah ini adalah tanggung jawab yang besar, sekaligus kehormatan yang akan kami jaga dengan sepenuh hati. Kami menyadari bahwa keberlanjutan kepemimpinan ini bukan hanya tentang melanjutkan program yang sudah berjalan, tetapi juga memperkuat pondasi pembangunan yang lebih baik, berkelanjutan, dan merata bagi seluruh masyarakat Pakpak Bharat," katanya.
Baca Juga:
BMKG Ungkap Musim Kemarau 2025 Akan Mirip Tahun Lalu, Tapi Lebih Terik
"Kami berharap, kedepan seluruh masyarakat Kabupaten Pakpak Bharat kembali bersatu tanpa ada sekat-sekat yang menjadi pemisah interaksi dan silaturahmi. Mari bekerja, bergandengan tangan satu sama lain, berjalan beriringan, saling menopang, dan saling mendukung agar setiap usaha yang kita lakukan dapat terselenggara dalam harmoni yang tentram, tercapai sesuai dengan cita-cita kita bersama dan di ridhoi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa," lanjutnya.
Franc juga mengurai awal kepemimpinan mereka di periode pertama pada tahun 2021, Indonesia dihadapkan dengan pandemi covid-19 yang menyebabkan terganggunya seluruh sektor yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat.
Demikian halnya dengan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan juga terdampak dengan adanya kebijakan Work From Home (WFH) dan refocusing anggaran untuk penanganan pandemi covid-19.
